BAB 6

BAB 6: PARADIGMA KESEJAHTERAAN SOSIAL TERPADU

A. Falah sebagai Tujuan Ekonomi Islam dan Keadilan Sosial sebagai Tujuan Ekonomi Pancasila

Dalam ekonomi Islam, tujuan kegiatan ekonomi tidak hanya untuk mendapatkan keuntungan dan kekayaan, tetapi juga untuk mencapai falah. Falah berarti keberhasilan dan kesejahteraan manusia, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi harus dilakukan dengan cara yang halal, jujur, adil, dan tidak merugikan orang lain.

Sementara itu, dalam sistem ekonomi Pancasila, salah satu tujuan utamanya adalah menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Artinya, kegiatan ekonomi tidak boleh hanya menguntungkan orang atau kelompok tertentu. Hasil pembangunan dan sumber daya ekonomi harus dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Kedua konsep tersebut mempunyai tujuan yang hampir sama, yaitu menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera dan adil. Perbedaannya terletak pada dasar pemikirannya. Falah berlandaskan ajaran Islam dan mempertimbangkan kehidupan dunia serta akhirat, sedangkan keadilan sosial Pancasila berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan kehidupan berbangsa.

Contohnya, seorang pengusaha boleh mencari keuntungan dari usahanya. Namun, ia juga harus membayar pekerja dengan layak, memberikan barang yang berkualitas, tidak menipu pembeli, dan tidak melakukan kegiatan yang merugikan masyarakat. Dengan begitu, keuntungan pribadi tetap dapat diperoleh tanpa mengabaikan kepentingan orang lain.

B. Maqashid Syariah dan Pembangunan Manusia Indonesia

Maqashid Syariah adalah tujuan utama syariat Islam untuk menjaga kehidupan dan menciptakan kemaslahatan bagi manusia. Secara umum, terdapat lima hal penting yang harus dijaga, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

1. Menjaga agama (hifz al-din)

   Manusia diberikan kesempatan untuk menjalankan agama dan beribadah dengan baik.

2. Menjaga jiwa (hifz al-nafs)

   Kehidupan manusia harus dilindungi. Contohnya dengan menyediakan makanan, tempat tinggal, layanan kesehatan, dan keamanan.

3. Menjaga akal (hifz al-'aql)

   Akal harus dijaga melalui pendidikan, pengetahuan, dan lingkungan yang baik.

4. Menjaga keturunan (hifz al-nasl)

   Keluarga dan generasi mendatang perlu mendapatkan perlindungan serta kehidupan yang layak.

5. Menjaga harta (hifz al-mal)

   Harta harus diperoleh dan digunakan dengan cara yang benar serta dilindungi dari pencurian, penipuan, dan tindakan yang merugikan.

Jika dikaitkan dengan pembangunan Indonesia, prinsip tersebut menunjukkan bahwa pembangunan tidak cukup hanya dengan meningkatkan pendapatan negara atau membangun gedung dan infrastruktur. Pembangunan juga harus meningkatkan kualitas manusia.

Misalnya, pemerintah perlu menyediakan pendidikan yang baik, layanan kesehatan, lapangan pekerjaan, keamanan, dan kesempatan ekonomi yang merata. Dengan demikian, pembangunan dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

C. Kemiskinan, Kesenjangan, dan Ketergantungan: Analisis Integratif

Kemiskinan merupakan keadaan ketika seseorang atau kelompok masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga dapat disebabkan oleh kurangnya pendidikan, sulitnya mendapatkan pekerjaan, keterbatasan akses kesehatan, dan kurangnya kesempatan untuk mengembangkan diri.

Selanjutnya, kesenjangan ekonomi adalah perbedaan kondisi ekonomi yang terlalu jauh antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok lainnya. Misalnya, ada kelompok yang memiliki kekayaan dan sumber daya yang sangat besar, sementara kelompok lain masih kesulitan memenuhi kebutuhan dasarnya.

Dalam Islam, masalah kesenjangan dapat dikurangi melalui berbagai instrumen sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Instrumen tersebut tidak hanya bertujuan membantu masyarakat yang kurang mampu, tetapi juga dapat digunakan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi mereka.

Dalam Pancasila, terutama sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, terdapat prinsip bahwa kesejahteraan harus dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu menciptakan pemerataan kesempatan dalam pendidikan, pekerjaan, pelayanan kesehatan, dan kegiatan ekonomi.

Selain kemiskinan dan kesenjangan, terdapat masalah ketergantungan ekonomi. Ketergantungan terjadi ketika masyarakat atau suatu negara terlalu bergantung kepada pihak lain dalam memenuhi kebutuhan ekonominya. Untuk mengatasinya, diperlukan kemandirian ekonomi melalui pengembangan UMKM, koperasi, sumber daya manusia, industri dalam negeri, dan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana.

Jadi, penyelesaian masalah kemiskinan tidak cukup hanya dengan memberikan bantuan. Masyarakat juga perlu diberikan pendidikan, keterampilan, modal, dan kesempatan untuk bekerja agar dapat menjadi lebih mandiri.

D. Indikator Kesejahteraan Holistik: Melampaui PDB menuju Falah dan Keadilan Sosial

Kesejahteraan masyarakat tidak dapat diukur hanya berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB). PDB menunjukkan nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu. PDB memang penting untuk melihat perkembangan ekonomi, tetapi belum dapat menggambarkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Sebagai contoh, suatu negara dapat mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi masih memiliki masyarakat yang sulit mendapatkan pekerjaan, pendidikan, layanan kesehatan, dan tempat tinggal yang layak. Dalam kondisi seperti itu, pertumbuhan ekonomi belum tentu berarti seluruh masyarakat sudah sejahtera.

Karena itu, kesejahteraan perlu dilihat secara lebih luas. Beberapa indikator yang dapat digunakan antara lain:

- Tingkat kemiskinan.

- Pemerataan pendapatan.

- Kesempatan mendapatkan pendidikan.

- Kualitas pelayanan kesehatan.

- Ketersediaan lapangan pekerjaan.

- Keamanan dan kenyamanan masyarakat.

- Kondisi lingkungan.

- Akses terhadap kebutuhan dasar.

- Kepedulian dan solidaritas sosial.

Dalam perspektif ekonomi Pancasila-Islam, kesejahteraan berarti masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak, memperoleh hak secara adil, mendapatkan pendidikan dan kesehatan, hidup dengan aman, serta memiliki kesempatan untuk berkembang.

Dengan demikian, masyarakat yang sejahtera bukan hanya masyarakat yang mempunyai banyak uang, tetapi masyarakat yang memiliki kehidupan yang layak, adil, aman, sehat, dan bermartabat.

E. Peran Negara sebagai Regulator Berkeadilan: Antara Demokrasi Ekonomi dan Wilayah Hisbah

Negara mempunyai peran penting dalam mengatur kegiatan ekonomi agar berjalan secara adil. Negara tidak cukup hanya membiarkan pasar berjalan sendiri, tetapi juga perlu membuat aturan, melakukan pengawasan, dan melindungi masyarakat dari kegiatan ekonomi yang merugikan.

Dalam ekonomi Pancasila, negara berperan dalam menciptakan demokrasi ekonomi, pemerataan kesejahteraan, perlindungan terhadap masyarakat, dan kesempatan ekonomi yang adil. Negara juga perlu mencegah adanya penguasaan ekonomi yang terlalu besar oleh pihak tertentu sehingga dapat merugikan masyarakat.

Dalam sejarah ekonomi Islam terdapat konsep hisbah, yaitu pengawasan terhadap kegiatan ekonomi dan pasar. Tujuannya adalah menjaga agar kegiatan perdagangan berjalan secara jujur dan adil. Contohnya adalah mengawasi timbangan dan ukuran barang, mencegah penipuan, serta memastikan kualitas barang yang dijual.

Konsep tersebut memiliki hubungan dengan peran negara sebagai pengawas kegiatan ekonomi. Negara perlu memastikan bahwa pelaku usaha tidak melakukan kecurangan, monopoli yang merugikan, penipuan, atau tindakan lain yang dapat merugikan masyarakat.

Dengan menggabungkan nilai Pancasila dan Islam, negara diharapkan dapat menjadi regulator yang adil, yaitu membuat aturan yang melindungi masyarakat, mengawasi kegiatan ekonomi, memberikan kesempatan yang merata, dan memastikan kegiatan ekonomi memberikan manfaat bagi banyak orang.

KESIMPULAN

Paradigma kesejahteraan sosial terpadu dalam sistem ekonomi Pancasila-Islam menempatkan kesejahteraan manusia sebagai salah satu tujuan utama kegiatan ekonomi. Dalam Islam terdapat konsep falah, sedangkan dalam Pancasila terdapat tujuan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Keduanya dapat dipadukan melalui pembangunan manusia, pemerataan ekonomi, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan, peningkatan kemandirian ekonomi, serta peran negara sebagai regulator yang adil.

Jadi, sistem ekonomi yang baik bukan hanya sistem yang mampu meningkatkan keuntungan atau pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sistem yang mampu menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, aman, mandiri, dan memiliki kehidupan yang layak.