Siti Filzah Nur Sabrina

 BAB 16: MENUJU MASYARAKAT ADIL DAN MAKMUR: VISI INTEGRATIF A. Falah dan "Masyarakat Adil dan Makmur": Konvergensi Tujuan Akhir Dalam ekonomi Islam, falah adalah keberhasilan dan kesejahteraan hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Sedangkan dalam ekonomi Pancasila, tujuan utamanya adalah menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, yaitu masyarakat yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan mendapatkan hak secara adil. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kesejahteraan manusia, bukan hanya dalam hal kekayaan, tetapi juga kehidupan sosial dan moral. Contohnya: Masyarakat memiliki pekerjaan yang layak, mendapatkan pendidikan dan layanan kesehatan, serta hidup dengan aman dan sejahtera. Jadi, ekonomi Pancasila-Islam tidak hanya bertujuan meningkatkan pendapatan, tetapi juga menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat. B. Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur sebagai Visi Peradaban Indonesia Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur memiliki arti...

BAB 15: PENDIDIKAN EKONOMI PANCASILA-ISLAM DAN PEMBENTUKAN KARAKTER A. Krisis Moral Ekonomi: Materialisme, Hedonisme, dan Individualisme vs. Nilai Pancasila-Islam Krisis moral ekonomi adalah keadaan ketika seseorang lebih mementingkan uang dan keuntungan pribadi tanpa memperhatikan nilai kejujuran, keadilan, dan kepentingan orang lain. Ada beberapa sikap yang dapat menyebabkan krisis moral ekonomi, yaitu: * Materialisme: Menganggap uang dan harta sebagai hal yang paling penting dalam hidup. * Hedonisme: Mengutamakan kesenangan dan kemewahan secara berlebihan. * Individualisme: Terlalu mementingkan diri sendiri dan kurang peduli terhadap orang lain. Dalam ekonomi Pancasila-Islam, sikap tersebut perlu diseimbangkan dengan nilai kejujuran, kesederhanaan, tanggung jawab, dan kepedulian sosial. Contohnya: Seorang pedagang tidak boleh menipu pembeli hanya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. B. Pendidikan Ekonomi Berkarakter: Menanamkan Akhlaq al-Karimah dan Jiwa Kebangsaan Pendidi...

BAB 14: KEBIJAKAN EKONOMI INTEGRATIF DALAM KERANGKA KONSTITUSI A. Pasal 33 UUD 1945 dan Prinsip Ekonomi Islam: Sinergi Konstitusional Pasal 33 UUD 1945 mengatur bahwa perekonomian Indonesia harus dijalankan berdasarkan asas kekeluargaan dan untuk kesejahteraan rakyat. Dalam ekonomi Islam, kegiatan ekonomi juga harus mengutamakan keadilan, kejujuran, dan kepentingan bersama. Keduanya memiliki persamaan, yaitu tidak hanya mementingkan keuntungan pribadi, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Contohnya: Sumber daya alam seperti air, minyak, dan gas yang penting bagi kehidupan masyarakat harus dikelola sesuai aturan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. B. Regulasi Ekonomi Syariah di Indonesia: Perkembangan dan Tantangan Regulasi ekonomi syariah adalah aturan yang dibuat pemerintah untuk mengatur kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip Islam. Di Indonesia, ekonomi syariah terus berkembang melalui perbankan syariah, industri halal, asuransi syariah, dan lembaga keuanga...

BAB 13: MODEL-MODEL EKONOMI ALTERNATIF DAN RELEVANSINYA A. Ekonomi Sosial Pasar (Social Market Economy) Jerman dan Kompatibilitasnya dengan Sistem Integratif Ekonomi sosial pasar adalah sistem ekonomi yang diterapkan di Jerman dengan menggabungkan kebebasan berusaha dan tanggung jawab sosial. Dalam sistem ini, masyarakat bebas menjalankan usaha, tetapi pemerintah tetap mengawasi agar tidak terjadi ketidakadilan. Sistem ini memiliki kesamaan dengan ekonomi Pancasila-Islam karena sama-sama mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Contohnya: Perusahaan bebas menjalankan bisnis, tetapi pemerintah tetap melindungi hak pekerja dan membantu masyarakat kurang mampu. B. Ekonomi Kesejahteraan Skandinavia: Pelajaran bagi Demokrasi Ekonomi Pancasila-Islam Negara-negara Skandinavia, seperti Swedia, Denmark, dan Norwegia, dikenal memiliki sistem ekonomi yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah berperan penting dalam menyediakan layanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Sist...

 BAB 12: WAKAF, ZAKAT, DAN KOPERASI SEBAGAI PILAR EKONOMI KERAKYATAN A. Koperasi Syariah: Perpaduan Asas Kekeluargaan dan Prinsip Syirkah Koperasi syariah adalah usaha bersama yang dijalankan berdasarkan prinsip Islam, seperti kejujuran, keadilan, dan saling membantu. Dalam Pancasila, koperasi menerapkan asas kekeluargaan, sedangkan dalam Islam terdapat konsep syirkah, yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih dalam menjalankan usaha. Contohnya: Sekelompok pedagang membentuk koperasi syariah untuk mendapatkan modal usaha dan membagi keuntungan sesuai kesepakatan. Tujuannya agar anggota koperasi bisa berkembang dan meningkatkan kesejahteraan bersama. B. Zakat sebagai Instrumen Redistribusi dan Penguatan Ekonomi Rakyat Zakat adalah kewajiban umat Islam yang memenuhi syarat untuk mengeluarkan sebagian hartanya kepada orang-orang yang berhak menerima. Zakat berfungsi untuk membantu masyarakat kurang mampu dan mengurangi kesenjangan ekonomi antara orang kaya dan miskin. Zakat dibagi ...

 BAB 11: SISTEM FISKAL BERBASIS KEADILAN DAN KEMASLAHATAN  A. Sistem Fiskal Pancasila dan Instrumen Fiskal Islam: Perbandingan dan Titik Temu Sistem fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam mengatur penerimaan dan pengeluaran negara, seperti pajak dan anggaran belanja negara. Dalam ekonomi Pancasila, sistem fiskal bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menciptakan keadilan sosial. Sedangkan dalam Islam, sistem fiskal menggunakan instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan pengelolaan harta negara untuk membantu masyarakat. Persamaannya: Keduanya bertujuan mengurangi kemiskinan, menciptakan keadilan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. B. Pajak (Dharibah) dan Zakat: Dualisme Kewajiban Fiskal dalam Negara Muslim Berkonstitusi Pancasila Pajak dan zakat sama-sama digunakan untuk membantu kesejahteraan masyarakat, tetapi memiliki aturan yang berbeda. * Pajak: Iuran wajib yang dibayarkan kepada negara sesuai peraturan untuk membiayai kebutuhan umum, seperti pe...